Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit hanya mencakup hukum pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hakhak penguasaan atas tanah. Hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya hukum agraria yang berdasarkan atas hukum adat,sifat dualisme tersebut meliputi bidangbidang. Hukum adat ini masih harus dibersihkan dari sifatsifat yang tidak asli dan kemudian disempurnakan hingga sesuai dengan perkembangan jaman. Resume mata kuliah hukum agraria pertanahan lawyer. Fungsi undangundang pokok agraria uupa tujuan undang. Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum tanah barat. Menurut boedi harsono, dengan berlakunya uup, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di indonesia, terutama hukum di bidang pertanhan.
Hukum pertanahan di indonesia diatur dalam undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang pokokpokok agraria uupa beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Hukum agraria merupakan salah satu hukum terpenting di indonesia. Penjelasan umum uupa merumuskan bahwa hukum agraria lama yang berlaku sebelum tahun 1960. Hukum pertanahan tersebut juga mempunyai sifat dualisme karena di samping. Sifat dualisme hukum tersebut meliputi bidang bidang, yaitu. Dualisme ini menunjukkan adanya sekularisme dalam hukum kita, dan dualisme seperti ini harus segera dihilangkan kalau kita ingin melihat kesatuan hukum di indonesia. Hukum agraria yang diatur dalam pasal 51 menjelaskan bahwa gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah. Narotama surabaya orang utamanya warga negara indonesia tanpa melihat lagi asal golongannya, sepanjang terkait dengan pertanahan, akan tunjuk pada hukum yang sama, yaitu uupa dan peraturan pelaksananya. Pada periode sesudah tahun 1942, keadaan hukum agraria indonesia menurut hukum adat tidak terlepas dari hukum adat daerah setempat antara lain, perangkat hukumnya tidak tertulis, bersifat komunal, bersifat tunai dan bersifat langsung. Hak milik boleh dipunyai oleh orangorang warga negara indonesia.
Pada masa sebelum berlakunya uupa, hukum tanah di indonesia masih terkandung corak dualisme dimana peraturanperaturan agraria terdiri dari peraturanperaturan yang bersumber pada hukum adat hukum yang sudah lama melekat di masyarakat indonesia dan hukum barat hukum pemerintahan kolonial belanda. Untuk mewujudkan hukum agraria nasional yang sesuai dengan citacita bangsa indonesia, maka dibuatlah undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria uupa. Dalam artikel ini akan dibahas akarakar normatif dari uupa sendiri yaitu mengenai asasasas uupa yang sering dipertanyakan, apakah sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di indonesia. Dualisme hukum ini dapat meliputi hukum, subjek maupun objek. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jenisjenis hak atas tanah di indonesia ini terbagi dua sebagai berikut. Makalah hukum agraria tentang hak milik atas tanah. Pengertian hukum agraria dan hukum tanah lawofficeindonesia. Pengertian hukum agraria istilah agraria berasal dari bahasa yunani yang berarti agre artinya ladang atau tanah. Editor kadarudin penerbit pustaka pena press, 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami. Hukum pidana iii buku ajar hukum pidana tim penulis prof. Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 uupa,adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut pasal 4 ayat 2,meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukanuntuk kepentingan. Dengan berlakunya uupa 1960, kita meniadakan dualisme hukum pertanahan dengan menempatkan kembali hukum adat pada tempatnya sebagai landasan utama hukum agraria nasional.
Karena istilah agraria memang identik dengan persoalan tanah. Perlu diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milikmseseorang atau badan hukum. Hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Masa sebelum agrarische wet 1870 sebelum adanya peraturan pertanahan yang di buat oleh belanda di indonesia, indonesia saat itu telah memiliki hukum pertanahan sendiri. Faham tersebut di atas dikenal dalam ranah imu pengetahuan hukum dengan fahammazhab sejarah historis. Perlu diingat bahwa hukum agraria nasional itu, berdasarkan atas hukum adat tanah, yang bersifat nasional, bukan hukum adat yang bersifat kedaerahan atau regional. Pada tanggal 24 september 1960 telah disahkan undangundang no. Salah satu akibat dari permasalahan dualisme hukum tersebut adalah kasus yang terjadi pada petani di daerah kulon progo. Hukum, yaitu pada saat yang sama berlaku macammacam hukum agraria barat, hokum agrarian adat, hukum agraria swapraja, hukum, hokum agrarian administrative dan hukum. Meskipun hukum negara sudah memuat hukum islam di dalamnya, namun dalam prakteknya masih menimbulkan permasalahan, yakni adanya dualisme hukum di negara kita. Mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, sedangkan mahkamah.
Pada 1964, meialui peraturan menteri agraria nomor 1 tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan departemen agraria. Sejarah hukum agraria lama bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan hukum adat disamping peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat. May 27, 2012 sebelum berlakunya undangundang pokok agraria, hukum agraria di indonesia masih dualistis, yaitu bahwa disamping hukum agraria adat berlaku hukum tanah barat. Kesederhanaan ini adalah sesuai dengan sifat dan tingkat pengetahuan bangsa indonesia. Narotama surabaya bab i perkembangan politik dan hukum agraria di indonesia perkembangan hukum agraria yang berlaku di suatu negara, tidak dapat dilepaskan dari politik agraria yang diberlakukan dan atau dianut oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Kemudian menyigi tujuh isu krusial untuk memahami bagaimana urgensi dan kelemahan politik hukum agraria dalam ruu pertanahan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan hak perempuan atas tanah. Abstrak artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dualisme hukum agraria yang berada di yogyakarta. Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan dalam batasbatas yang ditentukan juga ruang angkasa. Hukum agraria dari segi objek kajiannya tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengarian, pertambangan, perikanan, kehutanan dan penguasaan atas tenaga dan unsurunsur dalam. Inilah yang menyebabkan setelah merdeka, pemerintah indonesia menyusun hukum agraria nasional atau biasa disebut dengan uupa undangundang pokok agraria, yang bertujuan agar terdapat hukum agraria yang terlepas dari unsur kolonialisme dan sifat dualisme dan yang terpenting hukumnya sesuai dengan kepribadian dan ideologi bangsa indonesia. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum.
Hukum pertanahan tersebut berasal dari hukum adat masingmasing daerah, karena pada saat itu belum ada persatuan antar suku dan bangsa. Hukum perdata yang berlaku di indonesia adalah hukum perdata barat belanda yang pada awalnya berinduk pada kitab undangundang hukum perdata yang aslinya berbahasa belanda atau dikenal dengan burgerlijk wetboek dan biasa disingkat dengan b. Nov 02, 2011 soal dan jawaban ujian tengah semester 20112012 hukum agraria kelas a1 h. Hakhak atas tanah, hak milik sebagai hak terkuat, yang berfungsi sosial. Jadi dualisme dan pluralisme dalam bidang hukum agrarian telah dapat dihapuskan. Menurut utrecht yang dikutip oleh budi harsono, hukum agraria dalam arti sempit sama dengan hukum tanah.
Hukum pada saat yang sama berlaku macammacam hukum agraria, yaitu hukum agraria barat, hukum agraria adat, hukum agraria swapraja dan hukum agraria antar golongan. Hal mana ditegaskan dalam uupa itu sendiri, bahwa uupa tersebut berdasarkan hukum adat. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsurunsur dalam ruang angkasa, mengatur hakhak penguasaan atas tenaga dan unsurunsur dalam ruang angkasa. Ketika mendengarnya kita langsung menyamakan dengan pengaturan atas tanah berdasarkan peraturan yang ada. Hukum agraria pasti berbicara tentang hukum soal tanah, demikian kebanyakan kita berpikir mengenai agraria yang sering diperbincangkan.
Penghapusan dualisme hukum tanah yang lama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana yang tertuang di dalam diktum memutuskan dari uupa, yakni mencabut. Akan tetapi, pada masa setelah uupa atau setelah uupa berlaku, masalah tentang dualisme hukum agraria pun teratasi. Nov 06, 20 hukum pertanahan di indonesia diatur dalam undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang pokokpokok agraria uupa beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Sep 04, 2016 uupa mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua, membangun hukum agraria nasional.
Sejarah pembentukan uupa 1960 dan uupa sendiri masingmasing dibahas dalam pokok bahasan berikut. Feb 25, 2012 pada periode sesudah tahun 1942, keadaan hukum agraria indonesia menurut hukum adat tidak terlepas dari hukum adat daerah setempat antara lain, perangkat hukumnya tidak tertulis, bersifat komunal, bersifat tunai dan bersifat langsung. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional uu no. Perlu diingat bahwa hukum agraria nasional itu, berdasarkan atas hukum adat tanah, yang bersifat nasional, bukan hukum adat yang bersifat kedaerahan.
Hukum agraria pengertian, sumber, asas, tujuan, konsepsi. Hukum agraria di masa kolonial dulu bernama hukum tanah dan berubah menjadi hukum agraria setelah indonesia merdeka. Adapun dualisme tersebut telah termanifestasikan dalam dua bentuk yakni implementasi hukum agrarian nasional maupun hukum agraria kerajaan. Sejarah singkat hukum agraria di indonesia dukun hukum. Sejarah pembentukan undangundang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya jan 2005. Soal dan jawaban ujian tengah semester 20112012 hukum agraria kelas a1 h. Jika kita buka dalam kamus besar bahasa indonesia dinyatakan bahwa agraria berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanahan serta urusan pemilikan atas tanah. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan berlakunya bagi semua orang di negara tersebut, tanpa adanya lagi pembedaan. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. Pada politik agraria kolonial dalam agrarische wet tahun 1870, dengan pernyataan domeinnya serta sejarah politik hukum perdata dengan dualisme hukum agraria. Hukum agraria dalam ilmu hukum sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Dualisme hukum agraria dihapuskan hakhak atas tanah, hak milik sebagai hak yang terkuat mempunyai fungsi sosial, hak usaha, hak bangunan dan hak pakai. Ini berarti bahwa dalam bidang hukum agraria telah tercapai keseragaman hukum, atau dengan istilah hukumnya telah terdapat unifikasi hukum agrarian yang berarti bahwa berlaku satu hukum agraria bagi semua warga indonesia. Dihapuskannya dualisme hukum, dengan pencabutan hukum agraria kolonial dan k.
Dualisme pemberlakuan hukum tanah di diy bisa dianggap hak istimewa bagi diy, namun bila keistimewaan dapat mengalahkan kewenangan hukum nasional uupa maka akan menjadi sebuah permasalahan. Pada masa sebelum uupa, hukum agraria masih memiliki dualisme hukum. Sejarah pertanahan dari masa ke masa beritatransparansi. Apr 27, 20 hukum agraria yang demikian itu terutama dapat di temukan dalam pasal 51 yang terdiri dari dan berasal dari pasal 63 saat itu. Hukum adat itu terdiri dari pereturanperaturan yang tidak tertulis, sedangkan hukum barat itu terdiri dari. Hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Dengan keluarnya undangundang pokok agraria, maka dualisme hakhak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari uupa dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pasal 19 uupa, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Sejarah hukum agraria lama itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendisendi dari pemerintah jajahan, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat didalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut hukumnya, yaitu disuatu pihak berlaku hukum agraria barat yang diatur dalam kuh perdata maupun agrarische wet, di pihak lain berlaku hukum agraria adat yang diatur dalam hukum adat tentang tanah masing masing. Dualisme pengujian peraturan perundangundangan putra.
Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Dasardasar hukum agraria nasional yang diamanatkan dalam. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan peraturan menteri agraria nomor 1 tahun 1965 yang mengurai tugas departemen agraria serta. Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah hukum agraria. Dengan menghapuskan dualisme hukum maka akan diperoleh kesederhanaan itu.
Dengan demikian, dengan berlakunya uupa 1960, kita meniadakan dualisme hukum pertanahan dengan menundukkan kembali hukum adat pada tempatnya sebagai landasan utama hukum agraria nasional. Larangan menjual tanah ini terutama tanah perluasan, namun gubernur jenderal masaih dapat menyewakan tanah. Hukum agraria ialah keseluruhan kaidahkaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Uupa mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua, membangun hukum agraria nasional. Yang dimaksud hukum adat ialah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Tujuan hukum agraria nasional upaya untuk meletakan dasar bagi pendayagunaan obyek hukum agraria yaitu bumi, air, luar angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tahun 1960 telah diundangkan uu no. Menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi hukum agraria tanah nasional yang didasarkan pada hukum tanah adat a. Apr 10, 2018 hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya hukum agraria yang berdasarkan atas hukum adat,sifat dualisme tersebut meliputi bidangbidang. Aug 04, 2018 hukum agraria ialah keseluruhan kaidahkaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.
493 767 848 1209 4 906 21 1341 299 1382 177 1320 316 1360 1306 1035 605 22 1559 1446 616 169 588 1033 4 768 1177 656 1455